Siang Ini Dilantik, Menteri Baru Langsung Ikuti Sidang Kabinet Perdana

 

 Jakarta - Para menteri Kabinet Kerja yang kemarin diumumkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), pada Senin (27/10) ini pukul 11.30 WIB, akan dilantik dan diambil sumpahnya secara resmi di Istana Negara, Jakarta. Seluruh menteri pria  yang dilantik, akan mengenakan batik lengan panjang, dan berpeci, bukan pakaian sipil lengkap (jas berdasi). Sedang delapan menteri perempuan mengenakan busana nasional.Bersamaan pelantikan menteri ini, Presiden Jokowi dijadwalkan juga akan melantik Sekretaris Kabinet, Wakil Menteri Luar Negeri, dan Wakil Menteri Keuangan periode 2014 – 2019. Setelah itu, pada pukul 14.00 WIB, di kantor Presiden, lingkungan Istana Negara, Presiden Jokowi akan memimpin langsung sidang kabinet yang pertama kali dalam pemerintahannya.Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi mengumuman 34 nama menteri Kabinet Kerja pada Minggu (26/10) pukul 17.16 WIB di halaman belakang Istana Merdeka. “Alhamdulillah-hirabil-alamin, pada sore ini, kabinet baru sudah terbentuk, dan kita beri nama Kabinet Kerja,” kata Presiden Jokowi mengawali pengumumannya.Menurut Presiden Jokowi,  pengumuman tersebut lebih cepat delapan hari dari yang diamanatkan UU tentang kementerian negara, yakni 14 hari. Berbeda dari pengumuman kabinet yang dilakukan pendahulunya, Presiden Jokowi memberikan pengantar dan latar belakang figur menteri yang dipilihnya kepada rakyat.Dari 34 menteri, delapan di antaranya adalah perempuan. Mereka adalah Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise, Menteri Luar  Negeri Retno LP Marsudi, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.Berikut ini 34 menteri yang dilantik hari ini:1.  Menteri Koordinator Kemaritiman: Indroyono Soesilo2.  Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan: Tedjo Edy Purdjianto3.  Menteri Koordinator Perekonomian: Sofyan Djalil4.  Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Puan Maharani5.  Menteri Sekretaris Negara: R. Pratikno6.  Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas: Andrinof Chaniago7.  Menteri Perhubungan: Ignatius Jonan8.  Menteri Kelautan dan Perikanan: Susi Pudjiastuti9.  Menteri Pariwisata: Arief Yahya10.  Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral: Sudirman Said11.  Menteri Dalam Negeri: Tjahjo Kumolo12.  Menteri Luar Negeri: Retno Lestari Priansari Marsudi13.  Menteri Pertahanan: Ryamizard Ryacudu14.  Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia: Yasonna H. Laoly15.  Menteri Komunikasi dan Informasi: Rudiantara16.  Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi: Yuddy Chrisnandi17.  Menteri Keuangan: Bambang Soemantri Brodjonegoro18.  Menteri BUMN: Rini Mariani Semarno19.  Menteri Koperasi dan UMKM: AAGN Puspayoga20.  Menteri Perindustrian: Saleh Husin21.  Menteri Perdagangan perdagangan: Rahmat Gobel22.  Menteri Pertanian: Amran Sulaiman23.  Menteri Ketenagakerjaan: Hanif Dhakiri24.  Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: Basuki Hadimuljono25.  Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Siti Nurbaya26.  Menteri Agraria dan Tata Ruang: Ferry Mursyidan Baldan27.  Menteri Agama: Lukman Hakim Saefudin28.  Menteri Kesehatan: Nila F. Moeloek29.  Menteri Sosial: Khofifah Indar Parawansa30.  Menteri Pendayagunaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Yohana Yambise31.  Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar Menengah: Anis Baswedan32.  Menteri Riset dan Teknologi: Muhammad Nasir33.  Menteri Pemuda dan Olah Raga: Imam Nahrawi34.  Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi: Marwan Ja’far.(WID/ES)

Presiden Jokowi: Bangun Sistem Yang Baik Untuk Cegah Korupsi

 

 

Usai menghadiri Peringatan Hari Hak Asasi Manusia Se-Dunia Tahun 2014 di Istana Kepresidenan Yogyakarta, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melanjutkan kunjungan kerjanya dengan menghadiri Peringatan Hari Anti Korupsi Se-Dunia Tahun 2014 di Graha Sabha Pramana, Universitas Gadjah Mada, Selasa (9/12).

Dalam acara yang dihadiri oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pegiat anti korupsi itu, Presiden Jokowi mengatakan, dari pengalamannya menjadi Walikota Solo delapan tahun dan Gubernur DKI Jakarta dua tahun, maka ia melihat bahwa membangun sistem yang baik akan sangat mengurangi korupsi.

“Artinya, sistem yang baik yang kita bangun akan sangat membantu,  tentu  saja kalau sistem sudah dibangun birokrasi kita harus mengikuti sistem yang ada,” papar Jokowi.

Menurut Presiden Jokowi, sistem seperti one stop service, cash management, pajak, pajak online, e-budgetting, e-purchasing system akan banyak mengurangi tindakan penyimpangan, penyelewengan, dan tindakan korupsi.

Presiden lantas mempertanyakan, ijin yang seharusnya bisa dikerjakan dua hari bisa sampai 6 bulan, yang satu bulan diberikan 4 tahun.

Oleh sebab itu, lanjut Presiden, dua minggu yang lalu ia telah menyampaikan kepada seluruh Gubernur supaya disampaikan kepada Bupati dan Walikota, semua kota, kabupaten, provinsi harus punya one stop service office. “Supaya perijinan bagi masyarakat itu bisa diselesaikan secepat-cepatnya. Itu bukan persoalan yang sulit, pekerjaan yang mudah. Semua orang bisa melakukan itu, ini masalah ijin,” tutur Presiden Jokowi.

Mengenai masalah anggaran, menurut Presiden, kalau ada e-budgeting nya, mudah sekali mengontrolnya. Oleh sebab itu, kata Jokowi, ini juga akan dilakukan sehingga nanti Presiden juga  bisa ngecek, uang masuk berapa di setiap kabupaten, pajak masuk, retribusi masuk berapa di setiap kabupaten akan kelihatan gampang dicek, gampang dikontrol dan dikoneksikan nanti ke BPK atau BPKP.

“Ngeceknya mudah sekali. ini preventif, memang yang betul itu preventif. Kalau memang sudah sulit masuknya ke penegakan hukum, KPK, Kejaksaan, Kepolisian,” papar Jokowi.

Adapun yang ketiga, lanjut Jokowi, adalah membangun trust. Presiden mengingatkan, membagun trus itu perlu waktu. Namun, kalau ini bisa dikerjakan, Presiden meyakini ekonomi negara ini, kemakmuran negara ini, kesejahteraan negara ini akan betul-betul bisa kita raih, bisa kita capai.

Selamatkan Rp 249 Triliun

Sebelumnya Ketua KPK Abraham Samad dalam sambutannya mengatakan, bahwa selama ini KPK telah menyelamatkan uang negara sebanyak Rp 249 triliun. Untuk itu, Samad mengajak semua pihak untuk menghadapi korupsi dengan semangat.

Ketua KPK juga menyampaikan penghargaan atas komitmen Presiden Jokowi untuk tegas dalam memberantas korupsi. “Saya setuju dengan beliau, kerja, kerja, kerja,” ujarnya.

Abraham Samad berharap, KPK dapat terus menjalin sinergi dengan pemerintahan Jokowi.

Turut hadir bersama Presiden dalam kegiatan tersebut adalah Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Mensesneg Pratikno, Seskab Andi Wijayanto, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad, dan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X.  (Humas Setkab/WID/ES)

Presiden Jokowi Resmi Bentuk Badan Keamanan Laut

 

 

Bertepatan dengan peringatan Hari Nusantara 2014 yang diselenggarakan di Kotabaru, Kalimantan Selatan (Kalsel), Senin (15/12), Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi mengumumkan pembentukan Badan Keamanan Laut atau disingkat BAKAMLA.
Sekretaris Kabinet (Seskab) Andi Wijayanto yang sedang mendampingi Presiden Jokowi menghadiri peringatan Hari Nusantara 2014 di Kotabaru mengatakan, BAKAMLA dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang BAKAMLA.
Ia menyebutkan, BAKAMLA memiliki tugas pokok melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia.
“Pembentukan BAKAMLA menandakan era baru sinergitas operasi keamanan laut yang didukung oleh Sistem Peringatan Dini dan Unit Penindakan Hukum yang terpadu,” kata Andi melalui pesan singkatnya.
Berawal Dari Bakorkamla
Tugas menjaga keamanan dan kegiatan operasi keamanan di laut semula dikerjakan oleh Badan Koordinasi Keamanan Laut (BAKORKAMLA) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan/ Panglima Angkatan Bersenjata, Menteri Perhubungan, Menteri keuangan, Menteri Kehakiman, dan Jaksa Agung Nomor : KEP/B/45/XII/1972; SK/901/M/1972; KEP.779/MK/III/12/1972; J.S.8/72/1;KEP-085/J.A/12/1972 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Keamanan di Laut dan Komando Pelaksana Operasi Bersama Keamanan di Laut.
Guna  meningkatkan koordinasi antar berbagai instansi pemerintah di bidang keamanan laut, pada tahun 2003 melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Nomor Kep.05/Menko/Polkam/2/2003 maka dibentuk kelompok Kerja Perencanaan Pembangunan Keamanan dan Penegakan Hukum di Laut.
Selanjutnya melalui serangkaian seminar dan rapat koordinasi lintas sektoral, pada 29 Desember 2005, maka ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Keamanan Laut ( BAKORKAMLA ) yang menjadi dasar hukum dari Badan Koordinasi Keamanan Laut.
Kini, dengan terbitnya berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014, maka BAKORKAMLA telah berubah nama menjadi BAKAMLA dengan kekuasaan yang lebih besar dalam mengamankan laut di seluruh tanah air. (WID/ES)

Mulai Januari 2015, Pemerintah Berhentikan Sementara Penerimaan CPNS

 

 

Pemerintah secara resmi mengumumkan, bahwa mulai 1 Januari lusa (2015) akan melakukan penghentian sementara (moratorium) penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), kecuali untuk jabatan-jabatan tertentu.
“Mulai tanggal satu Januari tahun depan kita akan laksanakan moratorium penerimaan CPNS,” tegas Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Yuddy Chrisnandi dalam pertemuan dengan para Sekjen, Sesmen serta Sestama di kantor Kementerian PAN-RB, Jakarta, Senin (29/12).
Menurut Yuddy, moratorium penerimaan CPNS merupakan salah satu dari tiga pesan Presiden Joko Widodo kepada Menteri PAN-RB dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, khususnya di bidang sumberdaya manusia aparatur.
Ia menyebutkan, pesan Presiden Joko Widodo itu disampaikan dalam sidang kabinet pada Senin (22/12) lalu. “Presiden Joko Widodo wanti-wanti agar moratorium benar-benar berjalan, harus dilakukan audit organisasi di setiap kementerian, lembaga, dan pemda,” kata Yuddy.
Setiap instansi pemerintah, lanjut Menteri PAN-RB, juga diwajibkan untuk kembali melakukan reviu dan menghitung ulang formasi pegawainya untuk masa-masa mendatang.
Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi juga menjelaskan, moratorium penerimaan CPNS tidak berlaku untuk jabatan tertentu yang akan terus dibuka dengan kriteria yang sangat ketat, yaitu untuk guru, dosen, tenaga kesehatan, penegak hukum dan jabatan fungsional khusus.
Sekolah Kedinasan 
Terkait dengan kebijakan moratorium penerimaan CPNS itu, Yuddy juga mengemukakan, bahwa reformasi birokrasi di bidang SDM aparatur, Kementerian PAN-RB juga melakukan penghitungan kembali formasi untuk sekolah-sekolah kedinasan.
Ia menegaskan, sekolah kedinasan akan direviu kembali. “Semua instansi pemerintah yang memiliki sekolah kedinasan, minggu depan sudah harus memasukkan datanya ke Kementerian PAN-RB,” ujarnya. (humas kementerian pan-rb/es)

TNI lebih waspadai Natuna ketimbang Ambalat

 

 

Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko (ANTARA FOTO/Jessica Helena Wuysang)

Kami cenderung memperhatikan Natuna karena perubahan-perubahan situasi di Laut China Selatan memiliki potensi instabilitas."

Balikpapan (ANTARA News) - Panglima TNI Jenderal Moeldoko menyebutkan TNI saat ini justru melihat potensi konflik lebih besar ada di Kepulauan Natuna, Riau Kepulauan, ketimbang di Ambalat, Kalimantan Utara.

Panglima Jenderal Moeldoko hadir di Balikpapan hingga Jumat pagi untuk transit sebelum bertolak ke Ambalat guna menyaksikan pelaksanaan Komando Tugas Operasi Gabungan (Kosgasgab) Ambalat 2014, sebuah operasi yang disebut Jenderal Moeldoko sebagai operasi wibawa.

"Kami cenderung memperhatikan Natuna karena perubahan-perubahan situasi di Laut China Selatan memiliki potensi instabilitas," sebut Jenderal Moeldoko.

Kepulauan Natuna ada di barat laut Pulau Kalimantan, masuk ke dalam Provinsi Kepulauan Riau, walaupun lebih dekat kepada Kalimantan Barat, berada di ujung Selat Karimata di utara, atau di selatan Laut China Selatan. Natuna menjadi titik sempadan laut bagi Indonesia, Malaysia, Kamboja, dan Vietnam. Wilayah ini memiliki kandungan minyak dan gas yang sangat kaya.

Jalur ini juga rute pelayaran yang ramai, yang menghubungkan pelabuhan-pelabuhan besar di utara seperti Hongkong, Taiwan, Korea, hingga Jepang dengan Singapura di selatan.

Ambalat ada di timur laut Kalimantan Utara. Terutama di sekitar perairan Karang Unarang, pernah menjadi tempat militer Malaysia dan Indonesia saling unjuk kekuatan menyusul provokasi Malaysia pasca kemenangannya atas klaim Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan, dua pulau eksotis di perbatasan kedua negara yang juga tak jauh dari kawasan itu.


Operasi Garda Wibawa

Komando Tugas Operasi Gabungan Ambalat 2014 adalah operasi gabungan pengamanan perbatasan oleh TNI AL dan TNI AD serta TNI AU. Panglima TNI mengunjungi pelaksanaan operasi itu selama sehari pada Jumat (16/5).

Saat ini perbatasan darat sedang dijaga oleh Batalyon Infanteri 100 Raider dari Sumatera Utara sejak Januari lalu.

Selama 4 bulan lebih bertugas, menurut Komandan Batalyon Letkol Inf Safta Ferryansyah, prajuritnya tak kurang dari 7 kali mencegah dan mengamankan upaya-upaya penyelundupan, mulai dari minuman keras ilegal hingga narkoba, yang coba dibawa masuk ke Indonesia.

Ancaman-ancaman seperti inilah yang disebut Panglima Kodam VI Mulawarman Mayjen TNI Dicky Wainal Usman, yang membawahi Kalimantan Utara, Kalimantan Timr, dan Kalimantan Selatan, sebagai ancaman perang hibrida.

"Bukan perang konvensional militer lawan militer, tapi melemahkan kita melalui ekonomi, termasuk perpecahan antara sesama kita, dan kegiatan-kegiatan ilegal tersebut," tegasnya dalam beberapa kesempatan.  (*)